PURWOREJO – Aktivitas dakwah Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Purworejo dinilai sesat sejumlah ulama. Rabu (11/5) kemarin, puluhan ulama mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengadukan perihal tersebut. Secara resmi, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kembali mengeluarkan pernyataan resmi yang berinti penolakan segala bentuk kegiatan dakwah yang dilakukan MTA.
Kedatangan ulama itu diterima Wakil Ketua DPRD Purworejo RM Abdullah, Muh Dahlan, Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) H Imam Abu Yusuf SH, Anggota Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Ir Luhur Pambudi MM. Audiensi juga dihadiri Plt Sekda Purworejo Drs Tri Handoyo MM, jajaran kepolisan juga Kodim dan dari Kesbangpolinmas.
Dalam kesempatan tersebut, Rois Syuriyah PCNU Purworejo, KH Habib Hasan Al Ba’abud, yang juga juru bicara dalam audiensi bersama anggota dewan menegaskan materi dakwah MTA dinilai tidak menghormati tradisi warga Nadliyin secara umum.
“Kegiatan amaliyah (ibadah) seperti tahlil yang sudah menjadi tradisi warga NU dikatakan kafir, musrik dan khurafat oleh MTA. Hal ini berarti mereka tidak menghormati kelompok Islam yang lain,” ucap ulama yang juga akrab disapa Wan Hasan saat dikonfirmasi Radar Jogja usai proses audensi, kemarin.
Kendati demikian, pihaknya mengimbau warga Nahdliyin (sebutan untuk masyarakat NU) tidak mengambil sikap main hakim sendiri dalam menyikapi persoalan MTA ini. Pihaknya tetap khawatir jika kondisi yang sudah mengarah ke gesekan fisik di lapangan dibiarkan.
“Jika tidak segera disikapi oleh pemerintah, apa yang terjadi seperti di Desa Katerban, Kecamatan Kutoarjo yang nyaris terjadi bentrok fisik antara warga yang merasa terganggu dengan aktifitas dakwah MTA bisa berujung buruk,” ingatnya.
Dikatakan, jika mengacu surat PCNU Purworejo PC.11.32/ 04/ D/ III/ 2011 tertanggal 20 Maret 2011 perihal menolak keberadaan MTA di Purworejo pihak berwenang telah menangapi dan sudah dilakukan penanganan.
Pihaknya telah menginstruksikan seluruh warga Nadliyin tidak mengambil tindakan anarkis dan main hakim sendiri. “Namun jika ada tindakan anarkis di lapangan itu di luar kemampuan kami. Dan itu yang lebih kami khawatirkan,” ujarnya.
Menanggapi aduan para ulama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo RM Abdullah didampingi Plt Sekda Drs Tri Handoto MM, Kesbangpolinmas, Kepolisan Dandim mengatakan, pihaknya mendesak eksekutif secepatnya memfasilitasi dialog antara ormas Islam, Kementerian Agama dengan MTA secepatnya.
“Jika ada ormas Islam yang tidak mau diajak berdialog itu yang patut dipertanyakan. Dewan juga meminta sebelum proses dialog dilakukan semua kegiatan yang dilakukan MTA ditiadakan,” tandasnya.
Sumber: Radar Jogja